Sejarah Jawa Tengah

Sejarah Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah telah terbentuk sejak masa penjajahan Belanda. Namun sempat dihapuskan di era penjajahan Jepang, sebab Jepang lebih menekankan pemerintahan pada tingkat keresidenan, atau disebut pemerintahan Syuu. Provonsi Jawa Tengah terbentuk kembali pada awal kemerdekaan. Jawa Tengah ketika itu merupakan salah satu provinsi dari delapan provinsi yang ditetapkan. Provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Selawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Gubernur pertama bernama R. Pandji Soeroso.

Wilayah Jawa Tengah telah dihuni oleh manusia sejak kira-kira sejuta tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya Meganthropus Paleojavanicus (manusia besar dari Jawa Zaman Kuno) di Sangiran pada tahun 1941. Manusia lebih muda yang hidup di Jawa tengah adalah sekitar 600.000 tahun yang lalu, yaitu, sejak zaman batu tua atau paleolitikum. Sebagai buktinya adalah dengan ditemukannya Pithecanthropus Erectus di dekat Trinil. Setelah Pithecanthropus Erectus, Jawa Tengah dihuni oleh Homo Soloensis. Fosilnya ditemukan di daerah aliran Bengawan Solo, dekat Sragen pada tahun 1941.

Sejak beberapa abad sebelum Masehi, Jawa Tengah telah dihuni oleh suku bangsa Deutro Melayu. Mereka berasal dari daerah Yunan, dan sebelum tiba di Indonesia, mereka telah lama menetap di Vietnam. Sejak awal abad Masehi, penduduk Jawa Tengah ini telah menjalin hubungan dagang dan kebudayaan dengan India dan Cina.

Pada tahun 732, Raja Sanjaya memerintah di Kerajaan Mataram Kuno. Dia diperkirakan menguasai Jawa Tengah bagian utara. Sementara Dinasti Sailendra diperkirakan menguasai Jawa Tengah bagian selatan. Masa kejayaan Jawa Tengah Kuno, lewat Kerajaan Mataram, berakhir pada abad 10. Mulai abad 10 ini, kekuatan beralih ke Jawa Timur, lewat Kerajaan Majapahit yang menerapkan kebijakan terbuka terhadap dunia luar. Keterbukaan ini, selain menghasilkan kemajuan, juga mempercepat penyebaran Islam di pulau Jawa. Perkembangan Islam yang pesat, pada akhirnya menyurutkan kekuasaan politik Kerajaan Majapahit.

Salah satu pusat perkembangan Islam adalah Demak. Kerajaan Demak berdiri tahun 1581, didirikan oleh Raden Hasan. Dia kemudian bergelar Syah Akbar Al Fatah, atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah. Para era pemerintahan Pangeran Trenggono, sekitar tahun 1521, Kerajaan Demak berkembang menjadi semacam negara Federal dengan Islam sebagai pemersatu.

Pada masa tersebut, Kerajaan Samudera Pasai diserang Portugis. Keadaan ini memaksa seorang bangsawan Aceh yang bernama Fatahillah untuk menyingkir dari daerahnya. Dia hijrah ke Demak. Fatahillah kemudian menikah dengan adik Sultan Trenggono dan diangkat sebagai Panglima Tentara Kerajaan Demak. Fatahillah kemudian menyerang dan mengambil-alih Bandar-bandar penting Kerajaan Pajajaran, yaitu, Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten.

Tahun 1550, Sultan Trenggono tewas akibat peghianatan putra Adipati Surabaya. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadilah perebutan kekuasaan. Dalam perebutan takhta kerajaan itu, terdapat seseorang bernama Pamanahan. Pamanahan ini membantu Adiwijaya hingga memenangkan perebutan tersebut, dan menjadi Sultan Demak. Sebagai imbalan atas bantuannya, Pamanahan diberi hadiah berupa daerah kekuasaan di wilayah Mataram (sekarang sekitar Kota Gede, Yogyakarta).

Kejayaan Mataram dicapai ketika pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Namun sepeninggal Sultan Agung, Mataram mengalami masa suram, sampai pada akhirnya pecah akibat ulah Belanda, yaitu, melalui perjanjian Giyanti. Sejak berhasil memecah-belas Kerajaan Mataram, Belanda dapat dengan mudah menerapkan kolonialisme di Jawa Tengah. Kemudahan ini baru terusik pada saat perjadi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830).

Menyusul kebangkitan nasional 1908, pada tahun 1911, di Jawa Tengah berdiri organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) dengan pendirinya, H.O.S. Tjokroaminoto. Tahun 1912, SDI berubah menjadi Syarikat Islam. Organisasi ini berkembang sampai ke daerah lain di seluruh Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan Staatsblad 1929 No. 227 meliputi seluruh daerah Pulau Jawa bagian tengah kecuali Kasunanan Surakarta dan daerah Mangkunegaran dalam Keresidenan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman dalam keresidenan Yogyakarta. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan provinsi dihapuskan. Pemerintahan ditekankan pada keresidenan, atau disebut pemerintahan Syuu. Setelah masa penjajahan berakhir, Jawa Tengah kembali muncul. Berita telah adanya Proklamasi kemerdekaan yang sampai ke Jawa Tengah pada tanggal yang sama dengan dibacakannya proklamasi itu, disambut oleh para tokoh pergerakan dengan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan daerah.

Pada tanggal 19 Oktober 1945, sekutu mendarat di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel. Kedatangan sekutu tersebut ternyata diboncengi oleh pasukan Belanda yang berniat menguasai kembali Indonesia. Rakyat Indonesia mengadakan perlawanan, misalnya perlawanan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang diperkuat olah para pejuang lain di Magelang. Di kota tersebut, pertempuran besar pecah tanggal 31 Oktober dan 9 November 1945. Tanggal 21 November 1945, sekutu mundur dari Magelang dan bergerak ke Ambarawa. Para pejuang kemerdekaan kemudian menyerbu Ambarawa, terjadilah pertempuran dahsyat empat hari empat malam yang dikenal dengan peristiwa "Palagan Ambarawa". Tanggal 15 Desember 1945, tentara sekutu dipukul mundur dari Ambarawa.

Belanda berusaha mengasai Indonesia kembali dengan cara melakukan politik pecah belah, yakni membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan melakukan aksi militer. Namun usaha Belanda untuk memecah-belah itu tidak efektif. Para tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan terbentuk kembali Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1950, status Jawa Tengah sebagai provinsi diundangkan dengan UU No. 70 tahun 1950.

Sumber : sejarahbangsaindonesia.co.cc