Penerimaan CPNS di Jateng Agar Transparan

Penerimaan CPNS di Jateng Agar Transparan

SEMARANG ( Pos Kota ) -Anggota DPRD Jawa Tengah minta agar perekrutan calon pegawai negeri sipil dalam dekat ini dilakukan secara transparan . Pemprov Jateng harus lebih terbuka agar dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk mendaftar.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muh Zen Adv, transparansi dimulai dari penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Pemprov juga harus mempertimbangkan waktu untuk pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar.

“Memang, perekrutan CPNS bisa dikatakan rutin tiap bulan. Tapi, mengingat masih dalam proses pendaftaran dan seleksi awal, mestinya tidak dengan persyaratan yang terlalu memberatkan peserta. Apalagi, jika waktu untuk mengurus persyaratan tidak mencukupi,” ungkapnya .

Wakil Gubernur Jateng, Rustriningsih, mengatakan, tahun ini Jateng mendapatkan kuota CPNS sebanyak 19.487 orang. Terdiri dari, 12.458 orang untuk formasi umum, 680 orang untuk tenaga honorer di lingkungan Pemprov, 5.662 orang tenaga honorer di 35 kabupaten/kota, serta 687 orang untuk pengangkatan sekretaris desa sebagai PNS.

Saat ini berbagai persiapan telah dilakukan untuk pengadaan CPNS itu. Hanya saja, Rustri mengaku, belum tahu pasti, kapan seleksi akan dilaksanakan. Pengumuman seleksi masih menunggu rincian detail dari jumlah formasi itu. Karena formasi yang diterima ini masih global.

Ditambahkan, pada tahun ini, ada 13 daerah yang melangsungkan seleksi CPNS secara mandiri. Namun, hal tersebut bukan menjadi persoalan, mengingat semuanya telah diatur dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengaturan kuota CPNS juga telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Yang jelas, kami tengah meningkatkan koordinasi dengan daerah lain yang pelaksanaannya masih di bawah koordinasi pemprov. Untuk pelaksanaannya, masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat,” kata Rustri.

Disinggung mengenai masih adanya 1.225 orang yang teranulir dalam pengadaan CPNS 2005, dia menyatakan, belum bisa memastikan pengangkatannya. Sebab, saat ini, pihaknya masih menunggu revisi PP 43 tahun 2007. Sebelum ada aturan yang baru, pihaknya masih berpatokan bahwa honorer yang dituntaskan tahun ini adalah mereka yang telah mendapatkan anggaran dari APBD atau APBN. ( Suatmadji/B)